trendingHour.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengumumkan bahwa insentif fiskal, yang dikenal sebagai Dana Insentif Daerah, akan mengalami peningkatan signifikan dalam upaya mengendalikan inflasi tahun 2024. Keputusan ini diambil oleh Presiden Joko Widodo untuk mendorong daerah-daerah agar tetap berfokus pada upaya mendetail, cermat, dan pencegahan perubahan iklim serta disrupsi dalam rantai pasokan.
Dana Insentif Daerah Ditingkatkan untuk Kendalikan Inflasi Tahun 2024
Pada tahun 2023, para Kepala Daerah di seluruh Indonesia yang berhasil mengendalikan inflasi dengan baik dan stabil diberikan penghargaan berupa Dana Insentif Daerah dengan total anggaran mencapai 1 triliun rupiah. Melalui insentif ini, Menteri Keuangan berharap bahwa Pemerintah Daerah akan aktif dalam memantau dan mengendalikan pergerakan harga, terutama pada komoditas pangan seperti beras, ayam, telur, cabe, ikan, dan lainnya.
Menkeu juga mengajak Pemerintah Daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk meningkatkan ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga.
Kebijakan Ekonomi Presiden Jokowi dalam Menjaga Stabilitas Harga
“Gunakan APBD untuk meningkatkan ketahanan pangan dan menstabilkan harga. Dengan cara ini, daya beli masyarakat akan terjaga dengan baik. Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendag) secara konsisten melakukan rapat koordinasi mingguan dengan Kepala Daerah untuk memantau dan memastikan komitmen mereka dalam mengendalikan inflasi,” tambahnya.
Menurut unggahan yang sama di media sosial, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa pengendalian inflasi di Indonesia melibatkan kerja sama erat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Sentral (Bank Indonesia). Negara ini tidak hanya mengandalkan instrumen moneter seperti suku bunga, likuiditas, dan nilai tukar, tetapi juga memanfaatkan instrumen fiskal.
Baca Juga: Mengamankan Data Pendidikan: Solusi Keamanan Data Siber untuk Perguruan Tinggi
Instrumen-instrumen tersebut mencakup stabilisasi harga melalui subsidi dan intervensi pasar, termasuk pengawasan terhadap stok beras Bulog yang memadai. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur guna meningkatkan distribusi barang, termasuk inisiatif pembangunan jalan raya.
Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan pangan kepada lebih dari 21 juta keluarga yang berada dalam kelompok paling rentan. Penghargaan diberikan kepada Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang berhasil mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga, sebagai bagian dari strategi untuk memajukan dan meratakan kesejahteraan rakyat.
“Terus berkolaborasi secara erat dan kompak untuk menjaga kestabilan ekonomi Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
